Home » DPR RI » BKSAP Dorong Pemerintah Lakukan Aksi Nyata dalam Konflik Palestina

BKSAP Dorong Pemerintah Lakukan Aksi Nyata dalam Konflik Palestina

25-07-2017 / B.K.S.A.P.

Konflik antara Palestina dengan Israel pasca dipasangnya metal detector di Masjid Al-Aqsa Palestina, telah menyedot perhatian dunia, termasuk Indonesia. Permasalahan Palestina bukan hanya permasalahan masyarakat yang ada di sana, tapi permasalahan masyarakat dunia.

 

Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mendorong Pemerintah Indonesia untuk melakukan aksi nyata dalam penyelesaian konflik di Palestina. Ia mendesak pemerintah untuk mengirim Menteri Luar Negeri RI hingga pasukan perdamaian.

 

“Kami (DPR, red) minta pemerintah Indonesia pro aktif. Saat ini memang sudah dilakukan respons terhadap Palestina dari pemerintah. Tetapi harus ada tindak lanjut nyata. Apalagi kedekatan emosiaonal Indonesia dengan Palestina cukup dekat,” tegas Nurhayati dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/7/2017).

 

Lebih lanjut, politisi dari F-Demokrat itu mengatakan, BKSAP sudah melakukan beberapa upaya, diantaranya membangun komunikasi dengan Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk meminta Israel menghentikan serangan. Selain itu, IPU juga diminta mendesak Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk segera mengambil sikap.

 

“Israel sudah di luar batas yang bisa di toleransi, karena ini kejahatan kemanusiaan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis. Dunia sudah sepakat penyelesaian lewat two state solution. Tapi Israel telah melanggar kesepakatan PBB yang menegaskan hukum internasional tentang hak beragama dan pelanggaran mengubah status tempat suci,” tegasnya.

 

Masih kata Nurhayati, Pemerintah harus mendesak PBB untuk memaksa Israel mematuhi semua instrument hukum internasional. Pasalnya dengan jelas dan gambalang Israel telah melanggar sejumlah Resolusi PBB, khususnya resolusi PBB nomor 46 (17 April 1948) tentang Palestine Question, 271 (15 September 1969) tentang Middle East, dan 452 (20 Juli 1979) tentang wilayah yang diduduki Israel.

 

Kemudian, 672 (12 Oktober 1990) tentang wilayah yang diduduki Israel, 1073 (28 September 1996) tentang situasi di Yerusalem, Nablus, Ramallah, Bethlehem, dan Jalur Gaza, 1322 (17 oktober 200) tentang Middle East Including Palestine Question, dan 2334 (23 Desember 2016) tentang Middle East Question.

 

“Sebagian diantara resolusi tersebut secara khusus menegaskan hukum internasional mengenai hak-hak beragama dan melarang Israel mengambil tindakan untuk mengubah status tempat-tempat suci di Yerusalem, terutama kami menyesalkan penodaan Masjid Al-Aqsa,” ungkapnya.

 

DPR melalui BKSAP, berkomitmen memperjuangkan nasib Palestina secara aktif di pelbagai forum parlemen dunia seperti IPU dan PUIC. “Kami berjuang menggolkan resolusi, rekomendasi, maupun keputusan-keputusan yang membela kemerdekaan dan kebebasan Palestina,” komitmen politisi asal dapil Jawa Timur itu. (rnm,sf), foto : runi/hr.

Leave a Reply